trukgandeng

SHARE  

 Foto: Dok Pertamina International Shipping

Jakarta, CNBC Indoesia – PT Pertamina International Shipping menandatangani fasilitas pembiayaan syariah dengan skema Ijarrah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) bersama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pembiayaan syariah IMBT ini juga menjadi yang pertama menggunakan skema ini di Pertamina Group.

Dari akad tersebut, PIS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasar prinsip IMBT senilai US$ 47.000.000 dengan jangka waktu selama 84 bulan. “Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada BSI untuk upaya pengembangan bisnis PIS dalam bentuk fasilitas pinjaman. Kurang dari satu minggu, ternyata PIS dan BSI bisa menyepakati perjanjian ini dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujar CEO PIS Yoki Firnandi dikutip Sabtu (16/3/2024).

Yoki menjelaskan fasilitas pinjaman skema IMBT ini merupakan yang pertama kali terlaksana di Pertamina Group.

“Mudah-mudahan langkah ini bisa berlanjut ke depannya sebagai alternatif pendanaan,” jelasnya.

Yoki memaparkan PIS saat ini terus tumbuh berkembang secara signifikan, terutama setelah menjalankan bisnis sebagai Sub Holding dari Pertamina. Pendapatan perusahaan bertumbuh menjadi US$ 3,3 miliar di 2023, dan mendorong capaian laba tertinggi dalam sejarah PIS yakni sebesar US$ 330 juta.

Dengan dukungan dari Pertamina, PIS menurut Yoki telah menyusun rencana jangka panjang dengan menargetkan pendapatan di 10 tahun ke depan bisa menyentuh angka US$ 9 miliar.

“Untuk itu, hitungannya kita memerlukan investasi senilai US$ 800 juta per tahun. Di mana dalam hal ini PIS harus lebih kreatif dalam mendapatkan dukungan pembiayaan, termasuk IMBT adalah satu satu opsinya,” jelas dia.

Langkah PIS ini diapresiasi oleh SVP Corporate Finance PT Pertamina (Persero) Bagus Agung Rahadiansyah.

“Selamat sudah menjadi pelopor perjanjian pembiayaan IMBT pertama di Pertamina Grup. Konsep ini sebagai alternatif pendanaan dianggap strategis karena menimbang pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Wholesale Transaction Banking Bank Syariah Indonesia Zaidan Novari juga menyambut hangat kerja sama yang terjalin antara PIS dan BSI dalam akad bisnis ini.

“Terima kasih karena sudah menjadikan kami sebagai partner bisnis yang dipercaya. Ke depannya, semoga kita bisa menjadi partner yang lebihhttps://ujiemisiapel.com/ kuat lagi,” tutup Zaidan

SHARE  

 Foto: Gedung Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mulai membagikan Tunjangan Hari Raya atau THR pada H-10 Lebaran tahun ini. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 13 Maret 2024.

THR dan gaji ketiga belas Tahun 2024 akan diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,

Adapun, ASN yang menerima THR ini a.l. PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara. Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri termasuk ke dalam daftar ASN yang akan menerima THR.

THR ASN pemerintah pusat bersumber dari APBN, sementara THR ASN pemerintah daerah akan diambil dari APBD. THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji terendah masuk pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Sementara untuk tunjangan kinerja, perhitungannya berbeda antara PNS satu kementerian atau instansi dengan yang lainnya. Karena perbedaan ini, ada PNS yang bisa menerima THR hingga ratusan juta.

Baca: Lengkap! Ini Rincian 5 Komponen THR & Gaji Ke-13 PNS pada 2024

Contohnya, PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. THR PNS pajak ini sangat terbantu dengan besarnya tunjangan kinerja mereka. Berdasarkan Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berkisar antara Rp5,3 juta sampai dengan Rp117 juta.

Tunjangan kinerja PNS pajak ini terbilang besar dibanding jajaran pegawai di direktorat jenderal lainnya.

Dengan demikian, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kemenkeu, yang merupakan pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP, bisa mendapatkan besaran THR sekitar Rp 121.225.400 sampai Rp 123.748.000.

Nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar sebesar 5% dari gaji pokoknya, serta tunjangan anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang, dan lainnya. Dirjen Pajak bisa menerima THR lebih besar dari angka https://ujiemisiapel.com/di atas.

SHARE  

 Foto: Infografis/THR PNS Tahun Ini Lebih Gede Lho/Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki Ramadan, salah satu yang sangat ditunggu oleh aparatur negara adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan THR cair secara penuh.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2024 yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (14/3/2024), THR akan dicairkan pada H-10 Lebaran. Apabila Lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka tanggal 1 April THR akan dicairkan.

Baca: Jokowi Terima THR & Gaji Ke-13 Full 100% Tahun Ini, Segini Nilainya

Siapa saja yang akan mendapatkan THR? Ini rinciannya

Aparatur negara, meliputi:

a. PNS dan Calon PNS;

b. PPPK;

c. Prajurit TNI;

d. Anggota Polri; dan

e. Pejabat Negara.

PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya, penerima uang tunggu dan yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Aparatur Negara termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hakim ad hoc.

Baca: Jokowi Cairkan THR PNS, TNI & Polri Tanggal Segini, Catat!

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang terdiri atas:

1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;

2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain;

3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan atau

4. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Pengumuman Menaker! THR Paling Lambat Dibayarkan H-7 Lebaran

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;

g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j. Menteri dan pejabat setingkat menteri;

k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

l. Gubernur dan Wakil Gubernur;

m. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; dan

n. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Pensiunan PNS;
b. Pensiunan Prajurit TNI;
c. Pensiunan Anggota Polri; dan d. Pensiunan Pejabat https://ujiemisiapel.com/Negara.

SHARE  

 Foto: Infografis/Cadangan Migas Indonesia/Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi produksi minyak siap jual atau lifting pada 2023 tak mencapai target. Salah satunya disebabkan adanya penurunan pengeboran sumur khususnya di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dikarenakan terdapat safety stand down.

Berdasarkan data SKK Migas, lifting untuk minyak baru mencapai 605,723 ribu barel per hari (bph) atau baru mencapai 91,78% dari target 660 ribu bph. Adapun, untuk 2024 ini target lifting minyak ditetapkan sebesar 635 ribu bph sesuai dengan APBN 2024.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan lifting minyak KKKS pada 2023 beberapa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya di 2022. Salah satunya seperti di Blok Rokan dari yang sebelumnya di 2022 tercatat sebesar 159.262 bph menjadi 161.623 bph di 2024.

Baca: Duh, Lifting Minyak RI Tahun 2024 Ini Bisa Turun Lagi

“Cepu dari 165 ribu ke 155 ribu, Pertamina EP dari 70 ribu ke 69 ribu, kemudian ONWJ dari 27 ribu ke 26 ribu, kemudian PHM dari 24 ribu ke 26 ribu, PHE OSES dari 19,6 ribu turun ke 17 ribu, Petrochina dari 15 ribu tetap di 15 ribu, Pertamina Sanga-Sanga dari 9 ribu ke 10 ribu. Kemudian Medco dari 10 ribu ke 10 ribu ini sedikit naik. PHKT dari 9 ribu ke 9,8 ribu sedangkan KKKS lain lain dari 100 ribu ke 101 ribu,” kata Dwi dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (13/3/2024).

Berikut 10 KKKS produksi migas terbesar pada 2023:

1. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Blok Rokan dengan capaian produksi minyak sebesar 161.623 bph atau 86,03% dari target APBN sebesar 187.870 bph.

2. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Blok Cepu dengan capaian produksi 155.444 bph atau 107,95% dari target APBN sebesar 144.000 bph.

3. PT Pertamina EP dengan capaian produksi 69.417 atau 86,77% dari target APBN sebesar 80.000 bph.

4. Pertamina Hulu Energi ONWJ LTD dengan capaian 26.580 bph atau 91,65% dari target APBN.

5. Pertamina Hulu Mahakam dengan capaian 26.503 bph atau 88,34% dari target APBN.

6. PT Pertamina Hulu Energi OSES dengan capaian 17.510 bph atau 72,96% dari target APBN.

7. Petrochina International Jabung Ltd dengan capaian 15.303 bph atau 87,44% dari target APBN.

8. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga dengan capaian 10.961 atau 99,64% dari target APBN.

9. Medco EP & Natuna dengan capaian 10.590 bph atau 110,31% dari target APBN.

10. PT Pertamina Hulu kalimantan Timur dengan capaian 9.869 bph atau 93,99% dari target APBN.

Kemudian sisanya KKKS lainnya yakni sebesar 101.923 bph atau 91,78% dari https://ujiemisiapel.com/target APBN.

SHARE  

 Foto: Budi Gunadi Sadikin dalam acara Talk show B20 Summit di BNDCC Nusa Dua Bali, Minggu (13/11/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk masuk kategori negara maju. Dia bilang syarat itu adalah upah warga Indonesia harus mencapai Rp 15 juta per bulan alias Rp 180 juta per tahun (setara US$ 13.000/tahun).

“Jadi selama belum tembus itu enggak bisa masuk negara maju,” kata Budi dikutip, Senin (11/3/2024).

Budi menyampaikan hal tersebut saat acara peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital yang dihadiri kepala daerah. Kepada para kepala daerah, Budi mengingatkan bahwa tugas mereka ke depan tidak akan mudah.

Mantan bankir itu menyebut kepala daerah punya tanggung jawab membuat penduduknya punya gaji Rp 15 juta per bulan. Dia bilang target itu harus dicapai dalam waktu 6 sampai 11 tahun atau pada tahun 2030 hingga 2035.

Baca: Sri Mulyani Disebut Bukan Menkeu Prabowo, Ini Calon Penggantinya

Budi menjelaskan periode tersebut adalah masa Indonesia mengalami bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif 15-60 tahun. Dia mengatakan jika masa itu terlewati, maka Indonesia bisa selamanya menjadi negara berpendapatan menengah.

Dia mengatakan Brasil adalah contoh negara yang tua sebelum kaya. “Nah Brazil menurut saya sangat sulit menjadi negara maju karena populasinya sudah tua, aging. Enggak punya bahan bakar momentum untuk tembus angka US$ 13 ribu, dia baru US$ 8.200 per tahun sekarang,” ucap Budi.

Pendapatan masyarakat Indonesia saat ini masih di rentang Rp 5 juta per bulan, atau Rp 60 juta per tahun, setara US$ 4.800 per tahun dengan mayoritas penduduk muda. Maka, butuh kerja ekstra untuk menaikkan pendapatan dalam waktu 6-11 tahun hingga menjadi tiga kali lipatnya, atau Rp 15 juta per bulan.

Baca: Krisis Haiti Makin Parah, Geng Merajalela-Negara Terancam ‘Jatuh’

Budi mengatakan, untuk memperoleh pendapatan setinggi itu, maka masyarakat harus dibekali dengan dua aspek, pertama ialah sehat, dan kedua pintar. Namun, Budi mengingatkan, yang terpenting ialah sehat dulu sedari kecil agar tidak stunting, sehingga bisa pintar dan produktif saat usia muda sampai dewasa.

“Saya suka debat-debatan sama Pak Nadiem (Menteri Pendidikan), sehat dulu apa pintar dulu pak? Sehat dulu pak. Kenapa? kalau dia stunting enggak bakal bisa pintar,” tegas Budi.

“Jadi, pesan saya bapak ibu sehatkan lah masyarakat kita supaya gajinya bisa Rp 15 juta per bulan, supaya Indonesia bisa jadi negara maju di 2030 nanti. Sehingga anak-cucu kita bisa merasakan hidup https://ujiemisiapel.com/di negara maju,” tuturnya.

SHARE  

 Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia–Masa kejayaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu debit akan segera berakhir. Kiamat dua teknologi itu nampak semakin nyata apabila melihat nilai transaksi digital banking Bank Indonesia (BI).

BI mencatat pada Januari 2024 nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19% year on year (yoy). Di sisi lain, penggunaan layanan kartu ATM, debit, dan kredit pada periode yang sama hanya Rp 692 triliun atau hanya tumbuh 2,58% (yoy).

“Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 39,28% (yoy) mencapai Rp83,37 triliun. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 149,46% (yoy) dan mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta, yang sebagian besar merupakan UMKM,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dikutip Minggu (10/3/2024).

Baca: Ada Insentif, Ini Syarat Dapat Diskon Rumah Ratusan Juta

Perry mengatakan BI kini menargetkan pengguna QRIS dapat menyentuh 55 juta pengguna di tahun 2024. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, BI melakukan perluasan kerja sama antarnegara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan BI akan merealisasikan kerja sama penggunaan QRIS lintas batas dengan Jepang dan UEA dalam waktu dekat. “Berikutnya mungkin dengan Jepang. Mudah-mudahan bisa segera uji coba karena mereka sudah datang ke kita, sudah diskusi lebih dalam lagi,” tegas Filianingsih.

Saat ini, QRIS antarnegara sudah bisa digunakan di Thailand, Malaysia, dan terbaru adalah Singapura. Dengan Korea Selatan, Indonesia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman.

Baca: Lika-liku Megaproyek Meikarta: Dulu Kota Impian, Sekarang Apa Kabar?

Filianingsih mengatakan, transaksi menggunakan QRIS yang tak lagi perlu menggunakan dolar AS ada sedikit penurunan pada Januari 2024. Dipengaruhi oleh transaksi oleh turis yang menurun setelah penggunaan tinggi saat libur akhir tahun pada Desember 2023.

Filianingsih mengatakan, dengan Thailand ada penurunan di volume tapi nominal tetap naik. Transaksi inbound itu secara volume sebanyak 1.121 dengan transaksi outbound 23.715. Nominalnya, Rp 368 juta untuk inbound sedangkan outbondnya Rp 10 miliar.

Sementara itu, dengan Malaysia meningkat, dari sisi volume mencapai 73.300, meningkat 10% outbondnya. Dari sisi nominal untuk inbound Malaysia ke Indonesia Rp 20 miliar, lalu Indonesia ke Malaysia Rp 2,9 miliar.

“Memang dari turis lebih banyak turis Indonesia ke Malaysia, tapi belanjanya dikit-dikit, justru yang Malaysia belanjanya banyak. Nah, Singapura juga ada turun sama untuk volume nominal tapi outbond meningkat mudah-mudahan setelah Januari bisa meningkat,” katahttps://ujiemisiapel.com/ Filianingsih.

SHARE  

 Foto: Wanita berpelukan saat warga negara AS dan anggota keluarga dekat mereka menunggu sebelum meninggalkan Israel dengan kapal menuju Siprus, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Haifa, Israel, 16 Oktober 2023. (REUTERS/SHIR TOREM)

Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena bersiap untuk bahaya ternyata makin berkembang di antara warga Amerika Serikat (AS). Belakangan terlihat banyak warga yang membekali diri untuk bertahan hidup di tengah ancaman bahaya pergolakan politik serta bencana alam dan cuaca ekstrem.

Jumlah orang yang mempersiapkan diri bahkan telah meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 20 juta sejak tahun 2017.

Sebagian besar dari pertumbuhan tersebut berasal dari kelompok minoritas dan orang-orang yang secara politik dianggap sebagai kelompok kiri-tengah.

Rasa tidak aman itu diperparah setelah pemilu Donald Trump pada tahun 2016, pandemi Covid-19, cuaca ekstrem dan protes keadilan rasial pada tahun 2020 setelah pembunuhan George Floyd.

“Saya sangat terkejut dengan banyaknya orang kulit berwarna di sini,” kata salah satu warga AS Brook Morgan saat ditemui di Survival & Prepper Show di Colorado, dikutip dari Reuters, Sabtu (9/3/2024).

Baca: Sudan bak ‘Neraka’, Perang Saudara Pecah-Bencana Kelaparan Terdahsyat

“Saya selalu ke sini bersama keluarga saya di Indiana dan tak hanya orang kulit putih yang seumuran dengan orang tua saya. Ada banyak orang muda di sini juga. Ini perubahan yang nyata,” imbuhnya.

Fenomena ini jelas pada saat acara akhir pekan Survival & Prepper di pekan raya Boulder County, Colorado. Lebih dari 2.700 orang dengan peserta yang bervariasi membayar US$10 masing-masing untuk menghadiri ajang ini.

Para peserta dan pengelola stan mengatakan, acara tersebut mencerminkan keprihatinan jutaan orang Amerika yang tidak lagi merasa aman hanya dengan mengandalkan pemerintah atau industri swasta untuk menyediakan kebutuhan pokok, seperti listrik, air dan makanan.

Chris Ellis, seorang peneliti yang juga kolonel di Angkatan Darat AS yang bekerja di bidang kesiapsiagaan dan pemulihan bencana, telah melacak pertumbuhan sikap waspada warga AS hingga 20 juta orang berdasarkan data ketahanan rumah tangga dari Badan Manajemen Darurat Federal.

Baca: Sri Mulyani: 3 Krisis Hantam Bumi Sekaligus

Dia menerangkan, apa yang membentuk individu yang bersiap – yang dia definisikan sebagai seseorang yang dapat hidup selama sebulan tanpa dukungan dari luar – adalah bagaimana mereka bereaksi terhadap satu pertanyaan “Apakah saya merasa aman?”

“Masyarakat ingin mendapatkan kembali hak pilihan mereka, rasa kendali mereka, dan melakukan sesuatu untuk mencocokkan ketakutan mereka dengan tindakan mereka,” kata Ellis.

Orang-orang yang sadar akan terjadinya perubahan iklim, kini cenderung menjadi penghuni rumah yang menanam makanan mereka sendiri dan pindah ke lokasi yang lebih “tahan iklim”, seperti Duluth, Minnesota, dengan cuaca lebih sejuk.

Sementara kelompok lain yang memiliki ketakutan atas tindak kejahatan, sering kali adalah para penggila senjata yang secara stereotip diasosiasikan dengan gerakan mempersiapkan diri.

Orang-orang super kaya sering kali menanggapi ketakutan mereka dengan menghabiskan jutaan dolar untuk membangun bunker di tempat-tempathttps://ujiemisiapel.com/ terpencil.

SHARE  

 Foto: REUTERS/Aly Song

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan raksasa minyak dan gas bumi asal China yakni CNOOC Ltd menemukan cadangan minyak jumbo di Laut China Selatan. Tak tanggung-tanggung, jumlah minyak yang ditemukan setara 100 juta ton.

Mengutip Reuters, Jumat (08/03/2024), CNOOC menyebut bahwa temuan tersebut terletak di ladang minyak Kaiping Selatan di Delta Sungai Mutiara dekat provinsi Guangdong, dan mengandung minyak mentah ringan.

Perlu diketahui, CNOOC juga telah banyak berinvestasi dalam pengembangan cadangan minyak dan gas lepas pantai China sebagai bagian dari upaya untuk mengimbangi penurunan produksi akibat penuaan ladang minyak di daratan.

Selain itu, CNOOC juga menaikkan target produksi tahun 2024 sekitar 8% ke rekor 700 juta hingga 720 juta barel setara minyak. Produksi migas di China, sebagian besar berasal dari cadangan lepas pantainya berada di Laut Bohai Tiongkok bagian timur dan Laut Cina https://ujiemisiapel.com/Selatan.

SHARE  

 Foto: (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalamannya saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) negara anggota G20 di Brasil, akhir Februari lalu.

Menurutnya, banyak negara G20 kagum dan memuji kinerja ekonomi Indonesia yang mampu bangkit dengan cepat setelah dihantam pandemi. Hal ini, katanya, disampaikan langsung oleh menteri-menteri G20 dan perusahaan pemeringkat (rating agency).

“Mereka melihat bahwa Indonesia a head the curve dari sisi fiskal consolidation-nya pendapatan negara, belanja dan berbagai upaya reformasi yang dilakukan untuk menyehatkan dan perkuat APBN,” terang Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (7/3/2024).

Indonesia berhasil tumbuh di atas 5% pada tahun lalu. Bahkan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya sebesar 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini jauh lebih kecil dari yang diasumsikan sebelumnya. Bahkan, lebih kecil dibandingkan masa pandemi pada 2020 yang sempat meningkat di atas 6%.

Baca: Sri Mulyani: Peran UMKM RI Terhadap Ekonomi Terbesar se-ASEAN & G20

Kemudian, dia mengatakan keseimbangan primer Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2023 surplus sebesar Rp 92 triliun. Kinerja keseimbangan primer ini dicapai di tengah kondisi tekanan yang luar biasa dan ini merupakan keseimbangan primer pertama dalam 12 tahun terakhir atau sejak 2012.

“Defisit bisa terus ditekan sehingga keseimbangan primer kita surplus Rp 92 triliun dan ini ahead the curve dan merupakan primary balance surplus pertama dalam 12 tahun (2012) terakhir,” ujar Sri Mulyani.

Ini membuktikan bahwa APBN dapat ditempatkan posisi konsolidasi, sementara pertumbuhan ekonomi masih mampu dijaga tinggi.

“APBN bisa kembali pulih pada saat ekonominya tetap bisa bertahan artinya pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia agak berbeda dari negara-negara lain. Per Januari 2024, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terjaga di 125; Mandiri Spending Index (MSI) 40,0; Indeks Penjualan Riil (IPR) 3,7 persen yoy; dan PMI Manufaktur Indonesia konsisten ekspansi selama 29 bulan berturut-turut.

Baca: Cerita Sri Mulyani, RI Sampai Bikin Kaget Menteri Negara Maju

Padahal, kondisi global saat ini dibayangi oleh tren pelemahan. Sejumlah negara, seperti Jepang dan Inggris telah mengalami resesi. Jerman pun selangkah lagi masuk ke jurang resesi. Sementara itu, China mengalami pelemahan yang luar biasa. Inilah yang membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dipatok lebih rendah.

“@the_imf memproyeksikan sebesar 3,1 persen, sementara @worldbank memprediksi hanya 2,4 persen,” katanya di Instagram @smindrawati.

Namun, dia menilai kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan kelompok negara G20 maupun ASEAN. Kendati demikian, dia menegaskan semua pihak harus tetap waspada. Kondisi inflasi yang mulai menurun belum disertai dengan penurunan tingkat suku bunga, dan tren pelemahan tingkat permintaan global yang memengaruhi ekspor dan juga penurunan harga https://ujiemisiapel.com/komoditas.

SHARE  

 Foto: (REUTERS/Temilade Adelaja)

Jakarta, CNBC Indonesia – Negara ‘raksasa’ ekonomi di Afrika, Nigeria, sedang sakit. Negara itu kini harus berjuang untuk mengatasi krisis mata uang dan melonjaknya inflasi.

Hal ini sesuai dengan peringatan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), Senin lalu. Dalam pemaparannya, IMF mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 2,8% pada tahun 2023, angka ini masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan, untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang cepat di negara tersebut.

Baca: Gedung Putih Tiba-Tiba Beri Pesan Khusus ke Prabowo, Ada Apa?

“Peningkatan produksi minyak dan perkiraan panen yang lebih baik pada paruh kedua tahun ini merupakan hal positif bagi pertumbuhan PDB tahun 2024, yang diproyeksikan mencapai 3,2%, meskipun inflasi yang tinggi, pelemahan naira, dan pengetatan kebijakan akan menjadi hambatan,” laporan IMF dikutip CNBC International, Rabu (6/3/2024).

“Dengan sekitar 8% penduduk Nigeria yang menganggap rawan pangan, mengatasi meningkatnya kerawanan pangan adalah prioritas kebijakan yang mendesak,” tambahnya.

Baca: Perang Waria Thailand VS Filipina Pecah di Bangkok, Ini Kronologinya

Inflasi tahunan mencapai 29,9% pada bulan Januari. Ini didorong oleh melonjaknya harga pangan yang memicu krisis biaya hidup di negara dengan perekonomian terbesar di Afrika itu.

Sementara itu, mata uang naira anjlok ke titik terendah sepanjang masa. Sekitar 1.600 terhadap dolar AS pada akhir Februari.

Sebenarnya, pemerintahan Presiden Bola Tinubu yang mulai berkuasa pada Mei 2023, diketahui telah meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang bertujuan untuk meliberalisasi perekonomian seperti kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar dan pelonggaran kontrol mata uang. Di sisi lain, Bank Sentral Nigeria (CBN) baru-baru ini untuk menaikkan suku bunga sebesar 400 basis poin menjadi 22,75%, dalam upaya untuk menahan inflasi dan mengurangi tekanan pada naira.

Meskipun disambut baik oleh investor asing, dampak jangka pendek memunculkan berbagai permasalahan makroekonomi. Salah satunya adalah Gubernur CBN Olayemi Cardoso, yang tampak khawatir dengan kebijakan pemerintah.

“Pengumuman tingkat suku bunga mendapat sambutan yang hati-hati dari investor, karena naira menguat terhadap dolar di pasar resmi dan pasar paralel,” kata David Omojomolo, ekonom Afrika di Capital Economics.

“Cardoso (juga) mungkin merasa bahwa upaya melawan inflasi yang dilakukan CBN tidak terbantu oleh keputusan pemerintah untuk memperkenalkan kembali bantuan tunai kepada rumah tangga,” tambahnya.

Swasta “Peyot”

Di sisi lain, data pekan lalu juga menunjukkan bahwa momentum sektor swasta di Nigeria penyot. Swasta melambat pada bulan Februari, dengan PMI (indeks manajer pembelian) Stanbic IBTC Bank turun menjadi 51,0 dari 54,5 pada bulan Januari.

Setiap angka di atas 50 menunjukkan adanya ekspansi, dan PMI Nigeria tetap berada di wilayah positif selama tiga bulan terakhir. Namun, rata-rata setahun penuh menurun dari 53,9 pada tahun 2022 menjadi 50,4 pada tahun 2023.

Pieter Scribante, ekonom politik senior di Oxford Economics Africa, mengatakan tingginya harga input dan inflasi biaya output menghambat kepercayaan sektor swasta dan aktivitas bisnis.

“Gangguan pada perekonomian non-minyak, volatilitas mata uang, lonjakan inflasi, kenaikan biaya bahan bakar dan transportasi, serta kekurangan pangan akan tetap menjadi masalah sepanjang tahun 2024, sementara meningkatnya tekanan harga, ketidakpastian kebijakan, dan melemahnya belanja konsumen menghambat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” Scribante mengatakan dalam catatan penelitian.

Oxford Economics memperkirakan pertumbuhan PDB riil sebesar 2,8% pada tahun 2024 karena perbaikan di sektor hidrokarbon mengimbangi kelemahan ekonomi non-minyak.

“Tahun ini, pemulihan industri dalam negeri, peningkatan investasi asing, dan penurunan inflasi merupakan risiko positif,” tambah Scribante.

“Sebaliknya, faktor risiko penurunannya adalah harga yang kaku, pelemahan nilai tukar, volatilitas harga minyak, dan ketidakamanan dalam https://ujiemisiapel.com/negeri,” tambahnya.